KEKERASAN di Indonesia dewasa ini sudah menjadi pemandangan sehari-hari. Dari tawuran anak sekolah, tawuran antardesa, sampai pada perusakan, penjarahan, pembakaran, penghancuran, penganiayaan, dan pembunuhan. Dari kasus Situbondo, Banyuwangi, Tasikmalaya, Kalimantan Barat, Ketapang, sampai Ambon, Mataram, dan terakhir Yogyakarta, kekerasan massal merambah ke mana-mana. Ingin melampiaskan kebencian dan meluapkan kemarahan seakan-akan hanya kekerasan yang menjadi jalan keluar. Ada yang lebih serius dan lebih terencana dalam menggunakan kekerasan, yang mempunyai proyek skala besar, yaitu untuk menggoyang penguasa. Untuk melakukan kekerasan itu biasanya banyak orang dilibatkan. Entah dengan bujukan, agitasi, menyebarkan fitnah, isu, atau dengan bayaran. Dan, yang paling mujarab adalah dengan menggunakan isu agama. Apakah sekedar hanya merusak harta milik, menjarah, membakar rumah, menyakiti pemiliknya, menganiaya atau mau membunuhnya. Cara yang sama bisa digunakan untuk menghancurkan kelompok yang dibenci. Di negara Indonesia ini, tidak perlu takut dihukum meskipun melakukan kejahatan, asal melakukannya beramai-ramai. Hukuman dan kutukan akan ditimpakan kepada “provokator”, “aktor intelektual”, atau “dalang”, yang semua itu seperti angin, tidak ada wujudnya tetapi dirasakan gerak dan akibat-akibatnya. Kalau ditangkap, katakan saja hanya ikut-ikutan, atau merengeklah bahwa bila tidak ikut serta diancam. Jangan takut ikut menjarah. Kalau ditanya orang, bilang karena kelaparan, atau kalau ditangkap, bilang kepada polisi karena menderita dan miskin. Maka akan dibebaskan. Hari berikutnya bacalah koran, tabloid, atau majalah, tindakan itu akan mendapat pembenaran dan dukungan moril dari kaum intelektual dan akademisi. Mereka ini akan mengatakan bahwa para penjarah dan pelaku huru-hara adalah korban sistem politik dan ekonomi yang tidak adil serta korup. Karena yang keliru adalah sistem, maka para pelakunya tidak bisa dituntut untuk bertanggung jawab, “impunity”. Biasanya kesimpulan para pakar sudah bisa diduga sebelumnya yaitu bahwa kekerasan, penjaharan, dan kerusuhan itu adalah akibat dari kesenjangan ekonomi. Oleh karena itu, latar belakang dan motivasi mereka melakukan kekerasan harus dimaklumi, karena dipaksa oleh situasi. Dan, situasi ini, kesenjangan ekonomi, adalah hasil dari kebijakan penguasa. Selama penguasa belum bisa mengatasi kesenjangan ekonomi, tidak adil bila menghukum para pelaku kekerasan tersebut. Logikanya, kalau mereka dihukum, penguasa juga harus dihukum, karena penguasalah yang menciptakan situasi pendorong kekerasan. Jadi jalan keluar yang paling rasional adalah mereka tidak dihukum, impunity. *** MENGAPA kesenjangan ekonomi bisa mendorong orang melakukan kekerasan? Menjelaskan kekerasan dari sudut pandang ekonomi diandaikan menguasai ilmu yang bersangkutan. Padahal mereka yang menguasai ilmu itu pun, para pakar ekonomi, reputasinya sedang dipertanyakan karena krisis ekonomi yang berkepanjangan. Maka jalan pintas yang terbaik untuk menjelaskan kekerasan, bila masih menghendaki dikaitkan dengan ekonomi, adalah dengan mengamati pelaku ekonomi. Kata orang pelaku ekonomi di Indonesia adalah orang-orang yang sangat taat beragama, meskipun “sedikit agak” korup. Maka variabel agama menjadi cukup signifikan dalam menjelaskan fenomen kekerasan masal. Apalagi banyak kekerasan massal di Indonesia yang mengatasnamakan agama. Gagasan yang menarik berkaitan dengan kekerasan dan agama harus bisa menyenangkan kebanyakan pendengar. Maka gagasan itu harus memihak massa yang mengamuk, menjarah, melukai, membunuh, dan merusak tempat-tempat peribadatan. Lalu, di mana letak moralitas dan integritas intelektualnya? Ya, katakan bahwa mereka mengamuk, menjarah, membunuh, merusak tempat-tempat ibadat itu karena perlakuan tidak adil dan akumulasi ketidakpuasan: perlakuan tidak adil adalah yang membuat mereka sekarang miskin; sedangkan ketidakpuasan terhadap birokrasi dan aparat karena tidak menindak mereka yang menyalahgunakan tempat tinggal atau bangunan tertentu untuk beribadat. Bangunan dibumihanguskan, penghuni diserang dan dianiaya, bahkan dibunuh karena menutupi proselytisme (menyebarkan agama) dengan kedok kegiatan sosial. Tempat ibadat tanpa izin bangunan itu meresahkan warga sekitar. Jadi karena asas legalitas dilanggar, untuk mengatasinya harus melanggar hukum dengan lebih dahsyat lagi, yaitu dengan kekerasan dan pengerahan massa. Dengan pengerahan massa, legitimasi diperoleh, karena massa itu sama dengan “rakyat banyak”, prinsip demokrasi. Kalau tempat ibadat yang dirusak itu mempunyai izin bangunan? Ya, itu ekses kebrutalan massa karena akumulasi ketidakpuasan itu tadi. Mereka tidak bersalah karena digerakkan oleh provokator. Kita ‘kan tahu psikologi massa: kalau orang berkumpul itu mudah diprovokasi, tidak bisa lagi membedakan mana yang sesuai dengan hukum dan kejahatan, ma na yang moral dan yang bejat, membunuh manusia dan binatang sama saja. Apalagi, kalau dikompori dengan dalih agama. Selain mendapat dukungan dari sesama penganutnya, agama memberikan landasan ideologis dan pembenaran simbolis. Kedua hal ini bukan hanya berfungsi memberi alibi tanggung jawab pribadi, tetapi semakin meneguhkan tekad, mempertajam permusuhan, dan memistiskan motif pertentangan menjadi perjuangan membela iman dan kebenaran. Singkat kata, demi Tuhan sendiri. Dengan memistiskan motif tersebut, konflik berubah menjadi perjuangan yang menyangkut keberadaan manusia sebagai “khalifah Tuhan”, lalu menjadi lebih irasional. Setiap kompromi akan dianggap sebagai kelemahan atau bahkan pengkhianatan. Irasionalitas itu tercermin dalam dua hal: pertama, mereka mencampuradukan kepentingan pribadi, kelompok dengan kehendak Tuhan; kedua, mereka merasa berada di atas hukum yang berlaku. Pembunuhan pun bisa menjadi sesuatu yang impersonal. Karena demi Tuhan, mereka tidak merasa membunuh seorang pribadi manusia. Dan, mereka lepas dari jerat hukum. Karena aparat takut, tidak cukup bukti, tekanan massa, atau hukum tidak lagi mem-back-up aparat. Pendek kata, pelaku kerusuhan, penjarahan, pembunuhan, yang adalah penjahat, tetap bisa bebas berkeliaran karena “impunity”. LALU bagaimana nasib korban? Ah… jangan terlalu dirisaukan. Dengan memihak kepada yang lebih banyak tentu akan aman dan populer. Kalau digugat obyektivitas analisa dan integritas moralnya sebagai intelektual, buatlah pernyataan kecil yang isinya menyesalkan kejadian yang menyedihkan itu. Tidak perlu sampai mengutuk pelaku-pelakunya, apalagi menuntut tindakan yang tegas. Korban takut bersuara dan mudah diintimidasi. Mereka khawatir akan terjadi viktimisasi kedua. Mereka menyadari bahwa upaya mereka untuk menggugat akan sia-sia. Mereka menjadi “kambing hitam” ideal, karena posisi marginal mereka tidak memungkinkan untuk bisa membela diri. Apalagi ada alasan lebih mendasar: yang mengatasnamakan mayoritas sangat membenci korban. Kebencian mengubah asas praduga tak bersalah menjadi tertuduh yang harus dihabisi. Dalam pengkambinghitaman, terjadi perubahan dari “yang potensial” sebagai tersangka menjadi sudah aktual tertuduh. Korban akan takut, mereka akan dilupakan. Kalau diungkit terus, peristiwa itu akan ditutup dengan kekerasan lain yang lebih dahsyat sehingga orang melupakannya. Lupakanlah pemihakan kepada korban, karena hanya akan mempersulit anda. Ikutilah arus utama: hukum memihak kepada yang kuat, memihak kepada yang banyak. Pernyataan Thracymachus ketika berdebat dengan Sokrates lebih dari 20 abad lalu ternyata masih relevan: “Keadilan adalah yang menguntungkan bagi yang kuat”. Lalu kapan hukum akan memihak kepada korban dan kepada yang lemah? Sebetulnya sekarang ini saatnya untuk menegakkan supremasi hukum. Namun, kita cenderung terpancing untuk mencari provokator yang tak pernah diketahui identitasnya. Provokator yang sebenarnya adalah “impunity” itu sendiri. Menangkap provokator berarti menghentikan situasi “impunity” ini. Hukum harus ditegakkan: semua pelaku kerusuhan betapa pun kecil perannya harus diseret ke pengadilan. Aparat harus tegas. Takut akan sanksi pelanggaran HAM jangan dijadikan dalih untuk tidak menindak pelaku. Pemihakan kepada korban, siapa pun mereka, adalah langkah pertama untuk memberantas “impunity”. Dari sinilah akan tumbuh kewibawaan hukum dan aparat penegak hukum. Impunity adalah kata yang lebih ringkas daripada istilah “tanpa ada risiko dihukum”. Karena “impunity” itu kekerasan menjadi sesuatu yang biasa. Karena “impunity” itu sampai sekarang provokator dan “dalang” kerusuhan-kerusuhan belum ada yang ditangkap. Sedangkan akibatnya seperti saling curiga, retaknya kerukunan antar-umat beragama dan antarsuku, tiadanya rasa aman, ketakutan kelompok minoritas, keengganan investor, terganggunya roda ekonomi, dan kecenderungan separatisme dirasakan di sudut-sudut Indonesia.
(* Dr Haryatmoko, pengajar filsafat di Pasca-Sarjana UI, Universitas Sanatha Dharma, dan IAIN Sunan Kali Jaga, Yogyakarta).
